Diduga Potongan Dana BOK Dinkes Tapteng masuk ke oknum Kejari Dan Oknum Polres. Pj Bupati Interview KAPUS se Tapteng
Pandan, Pijar Tapanuli - Keresahan para ASN di Dinas Kesehatan Tapanuli tengah terkait Adanya dugaan potongan BOK (Biaya Operasional Kesehatan) sebesar 50% dari 23 Puskesmas yang ada di kabupaten Tapanuli tengah ternyata sampai di tangan pimpinan tertinggi Birokrasi kabupaten Tapanuli tengah, Pj Bupati Dr.Sugeng Riyanta, SH.
Menurut salah seorang sumber yang tidak ingin disebut namanya, yang juga hadir saat klarifikas, berinisial S, rabu (20/12/2023) menyebutkan, sebagai Bukti adanya pemotongan tersebut ditindak lanjuti dengan adanya surat pernyataan sejumlah ASN di lingkungan Puskesmas diatas materai 10.000 yang mengaku adanya pemotongan dana BOK oleh Bendahara Puskesmas.
"Kita berharap, masalah ini mau didengar oleh bapak Pj, agar tidak terjadi lagi pemotongan, Dimana modus pemotongan itu dilakukan oleh setiap bendahara dari ASN, perawat, bidan.Para bendahara memberikan ATM dan buku rekening kepada para ASN, Perawat dan bidan agar dana yang di transfer dari pemerintah dan untuk di salurkan sebagai dana pelayanan kesehatan. Selanjutnya bendahara Puskesmas memotong dana tersebut sebesar 50 persen yang di terima setiap Puskesmas dan selanjutnya dana tersebut di setorkan bendahara Puskesmas ke Bendahara Dinas Kesehatan Tapteng”, jelasnya.
Lanjut sumber tersebut, Bendahara Dinas Kesehatan telah dimintai keterangan di rumah Dinas Bupati terkait penerimaan dana pemotongan 50 persen dari dana BOK dan mengakui sejumlah penerimaan dana dari Bendahara Puskesmas. Permintaan keterangan itu ada yang berlangsung di Kantor Dinas Kesehatan Tapteng pada Selasa (19/12/2023), dan dari interview langsung yang dilakukan Pj Bupati kepada sejumlah Kapus dan Bendahara mengakui adanya pemotongan dana BOK sebesar 50% dan dana tersebut disetorkan ke Bendahara Dinas Kesehatan.
“Selanjutnya dana pemotongon 50% dari perawat dan bidan itu menurut pengakuan Kepala Dinas Kesehatan Tapteng, Nursyam, ada sejumlah dana disalurkan ke petinggi Kejaksaan Negeri Sibolga diakui sebesar Rp.1,7 M bermarga Samosir dan untuk petinggi Kepolisian Polres Tapteng diakui Kadis Kesehatan memberikan sebesar Rp.700.000.000," jelas sumber tersebut.
Lanjut sumber tersebut, Pemotongan dana BOK itu terjadi, diduga semenjak tahun 2018 hingga kini, yang mana dana BOK itu di realisasikan setiap triwulan dalam setahun oleh pemerintah Pusat. Dimana dana BOK yang dipotong 50% itu diperkirakan setiap tahunnya sekitar Rp.30 milyard disetorkan ke Dinas Kesehatan dan sesuai pengakuan oknum Kadis Kesehatan sebagian dana ada disetorkan kepetinggi Kejaksaan Negeri Sibolga sebesar Rp.1,7 M dan petinggi Polres Tapteng sebesar Rp.700 juta.
Menindak lanjuti hal tersebut, mendadak Pj Bupati Tapanuli Tengah, Dr.Sugeng Riyanta, SH mengundang sejumlah Kepala Puskesmas se-Kabupaten Tapanuli Tengah dan Bendahara guna mengklarifikasi adanya dugaan pemotongan dana Biaya Operasional Kesehatan (BOK) sebesar 50 persen dari jumlah 23 Puskesmas yang menerima dana BOK dari Pemerintah Pusat, Selasa (19/12/2023) di Pandan.
Interview yang dilakukan oleh Pj Bupati Tapteng dikarenakan, adanya surat pernyataan sejumlah ASN di lingkungan Puskesmas diatas materai 10.000 dengan mengaku adanya pemotongan dana BOK oleh Bendahara Puskesmas.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tapteng, Nursyam yang di Konfirmasi wartawan Rabu (20/12/2023) melalui WhatsApp memohon maaf dirinya tidak dapat berkomentar banyak.
"Saya tidak bisa berkomentar banyak, terkait yang saudara tanyakan, saya sudah konfirmasi dan sudah saya sampaikan kepada bapak Pj Bupati”, jelasnya.
Secara terpisah Pj Bupati Tapteng, Dr.Sugeng Riyanta yang di konfirmasi melalui jaringan pribadinya membenarkan bahwa dirinya kemarin melakukan interview terhadap 24 Ka UPTD Puskesmas dan Bendahara Puskesmas, serta pihak-pihak terkait dari Dinkes yang dilaporkan telah memotong Dana BOK yang menjadi hak para Nakes se Tapteng.
"Langkah yang saya tempuh ini masih terkait dengan sidak yang saya lakukan di Puskesmas Sitahuis beberapa hari sebelumnya. Sejak hari Senin saya sudah membentuk Tim Pemeriksa dari Inspektorat untuk mengusut dugaan pungli dana BOK dan Jaspel oleh petinggi Dinkes Tapteng, Tim Pemeriksa saya pimpin sendiri agar efektif bekerja”, jelas mantan Wakajati Kepulauan Bangka Belitung itu.
Menurut Pj, Saat ini Tim Pemeriksa masih bekerja, tentang materi hasil pemeriksaan, belum dapat diekspose ke publik.
"Terima kasih atas konfirmasinya”, tutup Dr.Sugeng melalui WhatsAppnya.(7la)